Perlindungan Sosial, LARAP dan Analisis Responsif Gender untuk Sistem Intake dan Transmisi Air Baku (Kertasari & Jatigede di Jawa Barat; Lau Simeme di Sumatera Utara)

Dalam program penguatan infrastruktur penyediaan air baku di Indonesia—mencakup sistem Kertasari (Jawa Barat), sistem Jatigede Tahap II (Jawa Barat), dan sistem waduk/transmisi Lau Simeme (Sumatera Utara)—konsultansi ini menyediakan dukungan independen untuk perlindungan sosial, pengadaan tanah, dan perencanaan pemulihan penghidupan. Penugasan ini mencakup survei dan analisis komprehensif atas tanah dan aset terdampak, penyusunan dokumen LARAP dan DPPT, analisis responsif gender atas dampak terhadap komunitas dan rumah tangga, keterlibatan pemangku kepentingan, inventarisasi aset/tanaman (IOL), dan perancangan mekanisme penanganan keluhan.

Metodologi memadukan verifikasi lapangan, pengumpulan data demografis dan sosial-ekonomi (dengan indikator terpilah gender), pemetaan tata guna dan kepemilikan lahan, kajian dampak komunitas dari pekerjaan intake dan transmisi infrastruktur, serta penyusunan langkah mitigasi dan pemulihan yang selaras dengan kerangka regulasi Indonesia dan standar perlindungan internasional (misalnya, Asian Development Bank Safeguard Policy Statement).

Keluaran mencakup:

• Laporan LARAP terperinci dan DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) untuk setiap sistem (Kertasari, Jatigede, Lau Simeme)

• Laporan analisis responsif gender yang mengintegrasikan dampak terhadap perempuan, kelompok rentan, dan proses pengambilan keputusan pada tingkat rumah tangga

• Kerangka keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan keluhan

• Data dasar sosial-ekonomi dan inventarisasi kerugian (tanah, bangunan, tanaman)

• Rekomendasi strategis untuk mendukung implementasi investasi infrastruktur air baku yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan

Pekerjaan ini mendukung tujuan untuk memastikan bahwa sistem intake dan transmisi air baku tidak hanya layak secara teknis dan finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial—memastikan kompensasi yang adil, pemulihan penghidupan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial negatif yang minimal.