Pomalaa High Pressure Acid Leach (HPAL) Nickel Project

Penyusunan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) untuk Proyek Nikel Pomalaa HPAL dilaksanakan sebagai komponen penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan secara terstruktur, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. LARAP berfungsi sebagai instrumen kunci untuk mengelola potensi dampak yang timbul dari pengadaan tanah, termasuk perpindahan, kehilangan aset, dan gangguan penghidupan, sekaligus memastikan perlakuan yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.

LARAP ini disusun dengan selaras dengan regulasi Indonesia yang berlaku serta standar internasional, khususnya IFC Performance Standard 5 tentang Land Acquisition and Involuntary Resettlement. Dengan mengintegrasikan kerangka nasional dan global, rencana ini bertujuan memenuhi persyaratan kepatuhan sekaligus mengadopsi praktik terbaik dalam melindungi hak dan kesejahteraan orang-orang yang terdampak.

Lingkup LARAP mencakup serangkaian kegiatan komprehensif yang dirancang untuk menyediakan dasar implementasi yang akurat dan akuntabel. Kegiatan ini meliputi survei sensus terperinci untuk mengidentifikasi rumah tangga dan individu yang terdampak, proses inventarisasi dan penilaian aset untuk menentukan besaran kerugian, serta konsultasi pemangku kepentingan yang terstruktur untuk memastikan partisipasi dan transparansi yang inklusif. Selain itu, rencana ini menetapkan kerangka kompensasi yang jelas yang menguraikan kriteria kelayakan, entitlement matrix, dan mekanisme pembayaran secara adil dan konsisten.

Di luar kompensasi, LARAP menekankan langkah-langkah pemulihan penghidupan untuk mendukung masyarakat terdampak dalam membangun kembali atau memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. Hal ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata kompensatif menuju kerangka yang lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Rencana ini juga memuat mekanisme penanganan keluhan, yang memungkinkan pemangku kepentingan terdampak menyampaikan kekhawatiran dan mencari penyelesaian melalui proses yang terstruktur dan mudah diakses.

Lebih lanjut, LARAP mendefinisikan pengaturan kelembagaan dan strategi implementasi, termasuk peran dan tanggung jawab, sistem pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme pelaporan untuk memastikan akuntabilitas sepanjang siklus proyek. Elemen-elemen ini penting untuk memastikan bahwa komitmen yang diuraikan dalam rencana benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik.

Secara keseluruhan, penyusunan LARAP untuk Proyek Nikel Pomalaa HPAL menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengadaan tanah yang bertanggung jawab dan pengelolaan risiko sosial. Hal ini menegaskan pentingnya menyeimbangkan tujuan pengembangan proyek dengan perlindungan hak masyarakat, sehingga berkontribusi pada hasil proyek yang lebih berkelanjutan dan inklusif secara sosial.