Layanan Konsultansi untuk Penyusunan Studi LARAP dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah – Matenggeng Pumped Storage 943 MW

Proyek MPSPP direncanakan memiliki kapasitas 943 MW, berlokasi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini mencakup pembangunan Bendungan Atas (Upper Dam) dan Bendungan Bawah (Lower Dam), yang masing-masing berlokasi di Sungai Cimancing dan Sungai Citetel, yang keduanya mengalir ke Sungai Cijolang, anak Sungai Citanduy.

Tujuan

Tujuan utama adalah menyusun Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) yang komprehensif untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Pumped Storage Matenggeng. Rencana ini akan dikembangkan dengan selaras sepenuhnya dengan Environmental and Social Standard 5 World Bank (ESS5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement) serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan turunannya. LARAP akan berfungsi sebagai panduan strategis dan operasional untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dan permukiman kembali dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan, memitigasi dampak sosial-ekonomi yang merugikan, serta memastikan bahwa Project-Affected Persons (PAPs) menerima kompensasi dan bantuan yang adil untuk memperbaiki, atau sekurang-kurangnya memulihkan, penghidupan dan taraf hidup mereka ke tingkat sebelum proyek.

Lingkup Layanan

Lingkup layanan mencakup seluruh tahapan yang diperlukan untuk penyusunan dan perencanaan LARAP, dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia maupun standar World Bank ESS5. Kegiatan tersebut meliputi:

• Identifikasi dan Pemetaan Area Terdampak: Melaksanakan identifikasi dan pemetaan terperinci atas seluruh bidang tanah dan aset dalam tapak proyek, mencakup Bendungan Atas dan Bendungan Bawah, fasilitas penunjang (jalan akses, quarry), dan koridor jalur transmisi 500 kV sepanjang 30 km, termasuk Right-of-Way (RoW)-nya.
• Survei Sosial-Ekonomi dan Kajian Kerentanan: Melaksanakan sensus dan Inventory of Losses (IOL) yang komprehensif untuk seluruh PAPs guna menghimpun data dasar sosial-ekonomi. Lingkup ini mencakup identifikasi kelompok rentan (seperti rumah tangga berpenghasilan rendah, lansia, rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan, dan kelompok masyarakat adat) yang mungkin memerlukan bantuan tambahan.
• Konsultasi Publik dan Pengungkapan Informasi: Merencanakan dan melaksanakan proses konsultasi yang bermakna dengan PAPs dan pemangku kepentingan lainnya sepanjang penyusunan LARAP. Hal ini mencakup pengungkapan informasi proyek yang relevan dalam format yang mudah diakses dan dipahami untuk memastikan partisipasi mereka dalam proses perencanaan, sebagaimana diwajibkan oleh kedua kerangka acuan.
• Penyusunan Entitlement Matrix dan Penilaian: Mengembangkan entitlement matrix terperinci yang menjembatani kesenjangan antara regulasi Indonesia dan persyaratan World Bank ESS5. Matriks ini akan mendefinisikan kelayakan kompensasi dan bantuan lainnya untuk setiap kategori kerugian, dengan memastikan bahwa kompensasi atas aset diberikan sebesar biaya penggantian penuh (full replacement cost) dan dianggap "layak dan adil" sesuai hukum nasional.
• Perencanaan Permukiman Kembali dan Pemulihan Penghidupan: Merancang Rencana Permukiman Kembali yang komprehensif untuk rumah tangga yang terdampak secara fisik serta Program Pemulihan Penghidupan untuk seluruh PAPs yang memenuhi syarat. Program ini dirancang untuk memperbaiki atau sekurang-kurangnya memulihkan tingkat pendapatan dan taraf hidup melalui dukungan yang disesuaikan, seperti bantuan pertanian, pelatihan keterampilan, atau akses terhadap kredit.
• Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM): Membentuk GRM khusus proyek yang sesuai secara budaya, mudah diakses, dan responsif. Mekanisme ini akan tersedia bagi seluruh PAPs, termasuk kelompok rentan, tanpa biaya, untuk menangani dan menyelesaikan kekhawatiran dan keluhan terkait proyek secara efektif.
• Rencana Implementasi, Anggaran, dan Kerangka Pemantauan: Menyusun jadwal implementasi terperinci, anggaran yang komprehensif untuk seluruh kegiatan LARAP (termasuk program kompensasi dan pemulihan), serta kerangka pemantauan dan evaluasi internal dan eksternal untuk memastikan tercapainya tujuan LARAP.